Sensus Ekonomi 2026 Dinilai Menjadi Momentum Strategis
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai kesempatan strategis untuk memperbaiki kualitas data pelaku usaha di Indonesia. Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi dasar utama dalam menyusun berbagai kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pada Minggu, 2 Agustus 2026. Dalam forum tersebut, Lestari menyoroti masih adanya perbedaan data pelaku usaha, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang mebel dan ukir.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena ketidaksinkronan data antarinstansi dapat memengaruhi efektivitas berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung perkembangan dunia usaha.
Perbedaan Data UMKM Menjadi Tantangan
Jepara selama ini dikenal sebagai salah satu sentra industri mebel dan ukir di Indonesia. Sektor tersebut menjadi penopang penting perekonomian daerah sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Namun, hingga kini masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh berbagai instansi menyebabkan pemerintah belum memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi riil industri mebel dan ukir di wilayah tersebut.
Menurut Lestari, data yang tidak selaras dapat berdampak pada proses perencanaan pembangunan. Program bantuan, pembinaan, maupun pengembangan usaha berpotensi tidak tepat sasaran apabila didasarkan pada informasi yang belum akurat.
Oleh karena itu, ia berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi acuan utama dalam menghasilkan data yang lebih valid dan terintegrasi.
Validitas Data Menjadi Fondasi Kebijakan
Dalam kesempatan tersebut, Lestari menegaskan bahwa data merupakan fondasi penting dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah memerlukan informasi yang lengkap dan akurat agar setiap kebijakan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Data yang valid tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi. Dengan informasi yang lebih akurat, alokasi anggaran, pemberian bantuan, hingga penyusunan strategi pengembangan UMKM dapat dilakukan secara lebih efektif.
Selain itu, data yang baik juga menjadi dasar bagi dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan untuk melihat potensi ekonomi suatu daerah secara lebih objektif.
Pentingnya Sinkronisasi Antarinstansi
Lestari juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data. Menurutnya, setiap lembaga yang memiliki data pelaku usaha perlu membangun sistem yang saling terhubung sehingga tidak terjadi perbedaan informasi.
Sinkronisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan satu basis data yang dapat digunakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang disusun memiliki dasar informasi yang sama dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Momentum yang Datang Setiap Satu Dekade
Salah satu alasan mengapa Sensus Ekonomi 2026 dinilai sangat penting adalah karena kegiatan tersebut hanya dilaksanakan sekali dalam kurun waktu sepuluh tahun. Artinya, kesempatan untuk memperbarui data secara menyeluruh tidak datang setiap tahun.
Lestari mengingatkan bahwa momentum tersebut tidak boleh disia-siakan. Apabila proses pendataan tidak berjalan optimal, maka perbaikan data secara komprehensif baru dapat dilakukan pada pelaksanaan sensus berikutnya satu dekade mendatang.
Ia mengibaratkan proses pendataan tersebut seperti penanganan pasien dalam kondisi darurat medis yang memiliki waktu krusial atau golden moment. Menurutnya, setiap tahapan sensus harus dilakukan dengan cermat agar menghasilkan data yang benar-benar akurat.
Dampak Data Akurat bagi UMKM
Keberadaan data yang akurat memiliki manfaat besar bagi pengembangan sektor UMKM. Pemerintah dapat mengetahui jumlah pelaku usaha, persebaran lokasi, jenis usaha, hingga tantangan yang dihadapi oleh masing-masing sektor.
Informasi tersebut menjadi dasar dalam merancang program pelatihan, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, promosi produk, hingga peningkatan daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional.
Bagi daerah seperti Jepara yang memiliki potensi besar di sektor mebel dan ukir, data yang valid juga dapat membantu memperkuat strategi pengembangan industri kreatif sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Peran Masyarakat dalam Mendukung Sensus
Keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada petugas pendataan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha.
Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya sehingga hasil sensus dapat menggambarkan situasi ekonomi secara akurat. Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin besar pula peluang pemerintah menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Partisipasi yang baik juga akan membantu meningkatkan kualitas statistik nasional yang menjadi acuan dalam berbagai program pembangunan.
Sensus Ekonomi sebagai Dasar Perencanaan Masa Depan
Sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dunia usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi untuk tahun-tahun berikutnya.
Melalui data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi sekaligus mengetahui bidang usaha yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Kesimpulan
Lestari Moerdijat menilai Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memperbaiki kualitas data pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Perbedaan data yang masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jepara, dinilai dapat menghambat penyusunan kebijakan yang efektif apabila tidak segera dibenahi.
Melalui pelaksanaan sensus yang akurat, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dunia usaha di Indonesia. Data yang valid akan menjadi fondasi dalam merancang berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, mendukung pertumbuhan UMKM, serta memperkuat perekonomian nasional pada masa mendatang.
Baca Juga : Banjir Rendam Dua Jorong di Agam, Warga Diminta Waspada
Cek Juga Artikel Dari Platform : liburanyuk
