Akses Buku Inklusif Kunci Partisipasi Difabel dalam Pembangunan

Kemudahan akses terhadap buku dan bahan bacaan bagi penyandang disabilitas kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lestari Moerdijat menegaskan bahwa literasi merupakan pintu utama bagi kelompok disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Tanpa akses yang setara terhadap sumber pengetahuan, peluang difabel untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal akan terus terhambat.

“Kemudahan akses untuk peningkatan literasi penyandang disabilitas harus ditingkatkan, demi mewujudkan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses pembangunan,” ujar Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan ini bukan sekadar imbauan normatif, melainkan refleksi atas kondisi literasi inklusif di Indonesia yang masih jauh dari ideal. Buku dan bahan bacaan yang ramah disabilitas masih menjadi barang langka, padahal jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tergolong besar dan beragam.

Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia

Data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 menunjukkan bahwa sekitar 22,5 juta jiwa atau 8,23 persen penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Angka ini menggambarkan bahwa isu disabilitas bukan persoalan minor, melainkan bagian signifikan dari struktur sosial bangsa.

Penyandang disabilitas terdiri dari beragam ragam kondisi, mulai dari disabilitas netra, rungu, daksa, hingga disabilitas intelektual. Setiap kelompok memiliki kebutuhan akses literasi yang berbeda. Difabel netra membutuhkan braille atau audiobook, difabel rungu memerlukan materi visual yang jelas, sementara difabel intelektual membutuhkan bahan bacaan dengan bahasa sederhana dan struktur yang mudah dipahami.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem penyediaan bahan bacaan di Indonesia masih cenderung seragam dan berorientasi pada pembaca non-disabilitas.

Minimnya Buku Aksesibel

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi) mencatat hingga akhir 2024, baru sekitar 5 persen dari total buku pelajaran dan bacaan umum yang telah dialihmediakan ke dalam format aksesibel. Format tersebut mencakup braille, buku audio (audiobook), serta buku digital yang kompatibel dengan pembaca layar.

Angka ini menunjukkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan. Artinya, mayoritas penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural untuk mengakses pengetahuan, baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal.

Kondisi ini juga sejalan dengan temuan World Blind Union yang mengungkapkan bahwa lebih dari 90 persen karya tulis yang telah diterbitkan di dunia tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Fakta ini menegaskan bahwa krisis literasi inklusif bukan hanya masalah Indonesia, melainkan persoalan global yang memerlukan solusi sistemik.

Dampak Rendahnya Akses Literasi

Terbatasnya akses terhadap buku dan bahan bacaan berdampak luas. Bagi anak-anak difabel, keterbatasan literasi dapat menghambat prestasi akademik dan kepercayaan diri. Bagi penyandang disabilitas usia produktif, minimnya akses pengetahuan dapat mempersempit peluang kerja dan partisipasi ekonomi. Sementara bagi difabel lansia, bahan bacaan yang ramah disabilitas berperan penting dalam menjaga kualitas hidup dan kesehatan mental.

Rerie menekankan bahwa literasi bukan hanya soal kemampuan membaca, tetapi juga sarana membangun kesadaran kritis, kemandirian, dan daya tawar sosial. Tanpa literasi yang memadai, penyandang disabilitas berisiko terus berada di pinggiran proses pembangunan.

Tantangan dalam Penyediaan Buku Ramah Disabilitas

Menurut Rerie, tantangan dalam menghadirkan akses literasi bagi penyandang disabilitas tidaklah sederhana. Salah satu kendala utama adalah biaya produksi yang tinggi. Proses alih media buku ke dalam format braille atau audiobook memerlukan teknologi khusus, sumber daya manusia terlatih, serta waktu yang tidak singkat.

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti perpustakaan ramah disabilitas, platform digital aksesibel, dan distribusi bahan bacaan yang merata masih terbatas. Di banyak daerah, terutama wilayah terpencil, penyandang disabilitas hampir tidak memiliki akses ke bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Masalah lainnya terletak pada implementasi regulasi. Meski Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan terkait inklusi dan hak penyandang disabilitas, penerapannya di sektor literasi dinilai belum optimal. Koordinasi lintas lembaga masih lemah, sehingga upaya peningkatan akses literasi kerap berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Pentingnya Kolaborasi Triple Helix

Untuk menjawab tantangan tersebut, Rerie mendorong penguatan kolaborasi model triple helix antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pendanaan, serta standardisasi buku aksesibel. Sektor swasta, khususnya industri penerbitan dan teknologi, dapat berkontribusi melalui inovasi dan investasi dalam pengembangan konten ramah disabilitas.

Sementara itu, masyarakat sipil dan organisasi difabel memiliki peran penting sebagai pengawas sekaligus mitra implementasi, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat produksi dan distribusi buku aksesibel, sekaligus membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Literasi Inklusif sebagai Investasi Pembangunan

Meningkatkan akses buku bagi penyandang disabilitas sejatinya bukan sekadar pemenuhan hak dasar, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional. Dengan literasi yang memadai, penyandang disabilitas dapat berkontribusi lebih besar dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pengambilan keputusan publik.

Rerie menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan hanya dapat terwujud jika seluruh warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan. Literasi inklusif menjadi fondasi penting untuk memastikan tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam arus kemajuan.

Dengan langkah konkret, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen berkelanjutan, akses buku ramah disabilitas bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang mampu mengubah kehidupan jutaan penyandang disabilitas di Indonesia.

Cek Juga Artikel Dari Platform : koronovirus